Dengar Pendapat Para Tokoh Terkait UU Cipta Kerja, Sukisman Azmi Kunker di Lombok Utara 

Lombok Utara, – Anggota DPD RI Perwakilan NTB H Achmad Sukisman Azmi melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Kabupaten Lombok Timur.

H. Achmad Sukisman Azmi yang disambut Plh. Bupati Lombok Utara, H. Raden Nurjati didampingi  Inspektur Inspektorat H. Zulfadli, Kadis DP2KBPMD H Kholidi beserta beberapa Kepala Bagian Setda KLU.

Sebelumnya H. Achmad Sukisman Azmi menyempatkan bersilaturahmi dengan Bupati terpilih Lombok Utara H. Djohan Sjamsu di Pendopo Bupati Lombok Utara.

Terkait kunjungannya ke Lombok Utara, Anggota DPD RI H. Achmad Sukisman Azmi untuk menyerap aspirasi dari pemerintah daerah serta tokoh masyarakat untuk seterusnya disuarakan ke pemerintah pusat terutama saat pertemuan dengan menteri terkait.

Perihal strategis seperti Lombok Utara sebagai Daerah Otonomi Baru, program pembangunan skala besar diantaranya menjadi fokus serapan aspirasinya.

Lebih lanjut senator yang juga dulunya Wartawan Senior itu menambahkan, dalam kunjungannya ada beberapa hal yang disoroti dan mencari masukan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja, lantaran masih banyak masyarakat yang belum memahami seutuhnya.

Menurutnya, pemerintah daerah yang sebelumnya diberikan otonomi daerah kemudian terjadi perubahan ke pusat. Hal ini lanjutnya, menyebabkan kewenangan yang semestinya diberikan untuk daerah, beberapa kembali menjadi wewenang pemerintah pusat.

“Itulah yang mendasari kami turun ke masyarakat dan pemda selain untuk mendapatkan berbagai masukan dan informasi mengenai implikasi Undang-Undang Cipta Kerja. Sebagaimana penyelenggaraan pemerintahan daerah khususnya mengenai pemerintahan, pertanahan, dan tata ruang wilayah,” tuturnya.

Pihaknya berharap, semoga apa yang dihasilkan kali ini bermanfaat untuk daerah lebih khususnya Lombok Utara sehingga kebijakan berdampak baik untuk masyarakat.

Sementara itu, Plh Bupati Lombok Utara H. Raden Nurjati menyampaikan Pemda KLU berterima kasih atas kunjungan Senator Perwakilan NTB menyerap aspirasi pemda dan masyarakat.

“Tentu apa yang disampaikan, untuk seterusnya ditindaklanjuti dengan pihak terkait. Misalnya terkait (regulasi) Undang-Undang Cipta Kerja luas, kita perlu bersama untuk menanggapi (respons) kembali,” imbuhnya.

Lebih lanjut disampaikannya, sejumlah tanah pada beberapa lokasi yang belum produktif optimal dimanfaatkan, baik tanah milik perusahaan atau pemerintah. Butuh koordinasi semua pihak. Agar program pemerintah bisa selaras dengan kebutuhan masyarakat, dalam rangka menyelenggarakan program pembangunan pada semua aspek.

Acara berlangsung rileks melalui obrolan dan santap siang yang diselingi guyonan, dengan tetap menerapkan protokol kesehatan covid.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *